Gaji PNS Kementerian PUPR menjadi poin awal pembahasan yang memberikan perspektif lengkap mengenai penghasilan pokok dan tunjangan di kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat. Pembahasan dimulai dari rentang gaji CPNS hingga tunjangan kinerja, dilengkapi konteks regulasi dan proyeksi kenaikan.
Maka dari itu di pembahasan ini admin akan jelaskan berapa besar gaji pns kementerian pupr, untuk itu silahkan simak penjelasan dibawah ini sampai selesai.
Gaji PNS Kementerian PUPR
Gaji PNS Kementerian PUPR saat ini menarik perhatian luas karena perpaduan gaji pokok dan tunjangan kinerja yang kompetitif. Fokus pembahasan mencakup kisaran gaji CPNS berdasarkan jenjang pendidikan, komponen tambahan berupa tunjangan kinerja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi besaran penghasilan.
Tujuan admin membahas ini yaitu untuk membantu pelamar CPNS, PNS aktif, dan pihak terkait agar memiliki informasi valid dan up-to-date.
Gaji PNS Kementerian PUPR umumnya dikategorikan berdasarkan jenjang pendidikan dan jabatan. Untuk lulusan D4, S1, dan S2, rentang gaji sekitar Rp 7,7 juta hingga Rp 11,4 juta per bulan. Lulusan D3 memiliki kisaran antara Rp 7,6 juta dan Rp 8,3 juta.
Contoh posisi teknis seperti dokter ahli pertama atau dosen asisten ahli memperoleh antara Rp 10,8 juta dan Rp 11,4 juta, sedangkan perawat atau analis kebijakan menerima antara Rp 9,5 juta dan Rp 10,3 juta per bulan. Perbedaan tersebut mencerminkan tanggung jawab dan keahlian jabatan.
Komponen Penghasilan PNS PUPR
Selain gaji pokok pegawai negeri juga mendapatkan beberapa tunjangan, jadi tidak hanya gaji pokok saja dan juga mengikuti struktur golongan dan masa kerja yang diatur oleh PP No. 15 Tahun 2019.
Misalnya, penerima golongan I/a menerima antara Rp 1,56 juta hingga Rp 2,68 juta, sedangkan golongan III/a hingga IV/e bisa mencapai Rp 5,9 juta per bulan. Bagian terpenting yang biasa di dapatkan oleh para pegawai yaitu tunjangan kinerja.
Perpres No. 35 Tahun 2024 menetapkan besaran tukin yang bervariasi sesuai kelas jabatan. Tingkat tertinggi (kelas jabatan 17) mencapai Rp 41,55 juta per bulan . Menteri PUPR menerima 150% dari nominal terbesar tersebut, sehingga penghasilan jauh lebih tinggi.
Keputusan Menteri PUPR No. 980/KPTS/M/2024 memperjelas alokasi sesuai jabatan, misalnya direktur jenderal mendapat sekitar Rp 40,9 juta, sekretaris jenderal sekitar Rp 41,55 juta, dan menteri mencapai Rp 62,325 juta per bulan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran Gaji dan Tukin
Gaji PNS Kementerian PUPR dipengaruhi oleh beberapa aspek: jenjang pendidikan dan jenis jabatan (teknis vs struktural), golongan dan masa kerja, serta kelas jabatan struktural atau fungsional.
Penugasan tambahan seperti sebagai pelaksana tugas (Plt) berpotensi menambah tukin hingga 20 % dari jabatan dirangkap. Jika ada tugas melebihi jabatan utama, tambahan penghasilan dapat diberikan berdasarkan pertimbangan khusus.
Jadi meskipun sama-sama pegawai negeri sipil, gaji pokok yang di terima jelas berbeda seperti yang sudah di jelaskan diatas.
Gaji pokok PNS mengalami penyesuaian 8 % melalui PP No. 5 Tahun 2024, berlaku sepanjang 2025. Belum ada regulasi resmi yang menaikkan lebih jauh, meskipun rumor seputar kenaikan 16 % sempat muncul dan terbukti belum berdasar hukum.
Skema baru tukin berdasarkan kelas jabatan yang lebih sistematis mendukung reformasi birokrasi dan transparansi kompensasi. Usulan pembayaran tukin 100 % tengah dalam harmonisasi antara Kementerian PAN-RB dan Presiden.
Tips untuk Pelamar CPNS dan PNS Muda di PUPR
Gaji pegawai negeri Kementerian PUPR menjadi insentif signifikan, sehingga calon perlu memilih jenjang pendidikan/jabatan yang relevan agar penghasilan awal optimal. Pahami golongan dan kalkulasi masa kerja agar gaji pokok sesuai.
Ambil peluang penugasan seperti Plt untuk tambahan penghasilan. Terus pantau regulasi fiskal dan pengumuman pemerintah agar siap terhadap perubahan kebijakan penggajian.
Dari ulasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Gaji Kementerian PUPR terdiri dari komponen gaji pokok dan tunjangan kinerja yang sangat bergantung pada pendidikan, golongan, dan jabatan. Kombinasi tersebut menghasilkan pendapatan kompetitif bagi PNS di kementerian ini.
Sementara kenaikan gaji pokok telah ditetapkan 8 % melalui regulasi resmi, peningkatan signifikan masih belum diputuskan dan memerlukan kesiapan terhadap dinamika regulasi fiskal. Penting bagi pihak terkait agar terus mengikuti ketetapan resmi dari pemerintah.
