Gaji PNS KLHK merupakan topik penting bagi pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komponen utama mencakup gaji pokok dan tunjangan kinerja (Tukin).
Landasan regulasi terbaru mencakup Perpres Nomor 34 Tahun 2025, pelaksanaan teknis oleh BKN melalui penyesuaian gaji pokok sesuai Perpres Nomor 10 Tahun 2024, serta tata laksana pemberian Tukin via Permen LHK Nomor 6 Tahun 2024.
Di dalam ulasan kali ini admin akan menjelaskan besaran Gaji PNS KLHK, Tujuan menyajikan informasi faktual terkini agar pembaca memiliki gambaran akurat dan lengkap terkait besaran dan dasar hukum pendapatan pegawai negeri KLHK.
Gaji PNS KLHK
Landasan utama terdapat pada Perpres Nomor 34 Tahun 2025 mengenai Tukin KLHK yang mulai berlaku sejak 24 April 2025. Sebelumnya, Tukin KLHK sudah diatur dalam Perpres Nomor 34 Tahun 2024.
Penyesuaian gaji pokok untuk seluruh PNS ditetapkan melalui Perpres Nomor 10 Tahun 2024 dan diimplementasikan oleh BKN Badan Kepegawaian Negara (BKN RI). Petunjuk teknis pemberian Tukin disampaikan melalui Permen LHK Nomor 6 Tahun 2024. Kombinasi peraturan pusat dan teknis internal menciptakan struktur gaji yang sahih dan terstandarisasi.
Gaji pokok mengikuti skala nasional PNS. Berdasarkan Perpres 10 Tahun 2024, seluruh golongan ruang mendapatkan penyesuaian mulai tahun 2024 oleh BKN. Misalnya, golongan I/a menerima antara sekitar Rp 1.685.700 hingga Rp 2.522.600 per bulan, II/a antara Rp 2.184.000–Rp 3.643.400, dan III/a sekitar Rp 2.785.700–Rp 4.575.200. Skala tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan total pendapatan.
Tunjangan Kinerja
Tukin pegawai KLHK ditentukan sesuai kelas jabatan. Kelas tertinggi (17) memperoleh Rp 33.240.000, kemudian kelas 16 sebesar Rp 27.577.500, kelas 15 Rp 19.280.000, hingga kelas 1 senilai Rp 2.531.250. Ketentuan ini berdasarkan regulasi terbaru, termasuk Perpres 34 Tahun 2025 (Pemres Terbaru) dan 34 Tahun 2024 sebagai landasan awal.
Jumlah Tukin di KLHK relatif tinggi dibanding instansi lain karena kompleksitas tugas pengelolaan lingkungan dan urgensi kinerja. Misalnya, kelas tertinggi membawa tambahan yang signifikan terhadap total penghasilan.
Perbandingan instansi lain menunjukkan besaran Tukin umumnya lebih rendah, sehingga struktur remunerasi KLHK menjadi daya tarik potensial dalam sistem kepegawaian.
Penetapan Tukin berdasar pada Perpres sebagai basis hukum, sedangkan pelaksanaan teknis disesuaikan oleh KLHK melalui Permen LHK No 6 Tahun 2024. Penyesuaian gaji pokok dilakukan oleh BKN sesuai delegasi dari Perpres Nomor 10 Tahun 2024.
Hal ini memastikan bahwa perubahan kompensasi berjalan terukur dan sesuai kerangka regulasi. Penyesuaian tambahan seperti kenaikan otomatis pun dipantau oleh BKN dan belum mengatur kenaikan spesifik PNS pada 2025.
Estimasi Total (Gaji Pokok + Tukin)
Estimasi total pendapatan PNS KLHK bergantung pada golongan ruang dan kelas jabatan. Contoh: PNS golongan III/a (gaji pokok Rp 2,8–4,6 juta) ditambah Tukin kelas menengah atau tinggi dapat mencapai Rp 20–30 juta per bulan.
Bila berada di kelas tertinggi, total bisa menembus Rp 35–37 juta. Untuk golongan rendah dengan kelas jabatan rendah, total berada di kisaran Rp 5–8 juta. Rentang ini menunjukkan dampak signifikan Tukin terhadap total penghasilan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran Gaji
Setelah melihat kisaran total gaji yang diterima pegawai KLHK, penting untuk menyoroti aspek yang menentukan besar kecilnya jumlah tersebut. Struktur penghasilan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang telah ditetapkan dalam regulasi maupun kebijakan internal instansi.
Hal ini membuat setiap pegawai memiliki komposisi pendapatan berbeda, meskipun berada dalam kementerian yang sama. Penjelasan berikut menguraikan faktor-faktor yang secara langsung berperan dalam pembentukan Gaji PNS KLHK sehingga gambaran menyeluruh mengenai sistem remunerasi menjadi lebih jelas.
Besaran Gaji PNS KLHK dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:
- Golongan ruang (I–IV) dan masa kerja
- Kelas jabatan yang menentukan Tukin
- Regulasi pemerintah pusat (Perpres PK pokok dan Tukin); serta kebijakan KLHK (Permen LHK).
Selain itu, kondisi fiskal negara dan kebijakan anggaran memengaruhi potensi penyesuaian di masa mendatang. Kinerja individu serta capaian reformasi juga dipertimbangkan dalam evaluasi Tukin.
Sumber sah untuk memeriksa Gaji PNS KLHK mencakup portal resmi KLHK (JDIH) untuk mengakses Perpres dan Permen; BKN untuk penyesuaian gaji pokok; dan Lembaran Negara untuk peraturan pusat.
Pembaruan juga dapat dipantau melalui laman-laman terpercaya yang merilis salinan resmi regulasi. Pemeriksaan rutin sangat penting jika terdapat perubahan kebijakan fiskal atau evaluasi kinerja birokrasi yang memicu revisi gaji.
Gaji PNS KLHK merupakan kombinasi gaji pokok standar nasional dan Tukin spesifik berdasarkan kelas jabatan. Struktur pendapatan saat ini diatur oleh Perpres 10 Tahun 2024 serta Perpres Tukin terbaru, periode 2025.
Total penghasilan dapat berkisar dari jutaan hingga puluhan juta rupiah per bulan, tergantung golongan dan jabatan. Regulasi pusat dan teknis dalam KLHK bekerja secara sinergis untuk memastikan kejelasan remunerasi. Monitoring regulasi terbaru tetap disarankan agar tetap memiliki estimasi yang akurat dan sahih.
