Gaji Upah Minimum Jawa Barat atau UMP di Tahun ini paling rendah s/d paling tinggi yaitu Rp. 2.000.000 – Rp. 4.500.000, selengkapnya simak pada link gajiupah.com.

Mungkin ada yang belum tahu atau dikarenakan tiap tahun peraturan Gubernur/Wali Kota/Bupati mengenai UMP ini terus berubah-ubah maka dari itu kami akan menjelaskan mengenai Gaji Upah Minimum Provinsi Jawa Barat dan Gaji UMP Jawa Barat yang ada di Indonesia.

Kami juga akan memberikan sedikit penjelasan bahwa Gaji upah minimum itu terbagi menjadi dua bagian diantaranya gaji Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/ Kabupaten (UMK).

Indonesia dibagi menjadi 38 provinsi pada tingkat pertama, dengan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Di antara 38 provinsi tersebut, terdapat sembilan daerah yang memiliki status kekhususan atau keistimewaan.

Provinsi Jawa Barat berada di wilayah geografis Pulau Jawa, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ibukota Provinsi Jawa Barat berpusat di pemerintahan Kota Bandung, memiliki luas wilayah 35.377,76 km² dengan jumlah penduduk 48.274.162 pada tahun 2020.

Provinsi Jawa Barat terdapat 18 Kabupaten dan 9 Kota.

Setelah mengulas sedikit tentang Provinsi Jawa Barat sekarang kita akan menjelaskan ke menu utama yaitu Gaji Upah Minimum Provinsi Jawa Barat dan Gaji UMP Jawa Barat.

Apa itu Gaji UMP

Gaji UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi (Provincial Minimum Wage), itu adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk setiap wilayah/provinsi di Indonesia.
Upah Minimum Provinsi (UMP) ini digunakan sebagai acuan dalam pemberian upah kepada pekerja di setiap provinsi, UMP ditentukan dari hasil musyawarah antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja yang berlaku di setiap provinsi di Indonesia.

Apa itu Gaji UMK

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten (City/District Minimum Wage), Upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah kota atau kabupaten untuk wilayahnya.

Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) ini digunakan sebagai acuan dalam pemberian upah kepada pekerja di wilayah kota atau kabupaten tersebut.

UMK ditentukan dari hasil musyawarah antara pemerintah kota/kabupaten, dunia usaha, dan serikat pekerja yang berlaku di wilayah kota atau kabupaten tersebut.

Dari informasi ini, Anda mungkin menggambarkan perbedaan gaji dan misi kota dasar.

Gaji pokok adalah kewajiban masyarakat. Sementara itu, UMK adalah norma kewajiban.

Meskipun di bidang bupati / walikota, angka tersebut telah ditentukan oleh gubernur. Namun, manajer provinsi ini harus memikirkan rekomendasi bupati / walikota dan komisi gaji lokal.

Ini ditulis untuk Pasal 47 (3) PP 78/2015.

Nah, perhitungannya sendiri melibatkan kebutuhan hidup yang layak, pertumbuhan ekonomi, produktivitas. Ini ditulis untuk Pasal 47 (4) PP 78/2015.

Apa itu Gaji UMR

Upah Minimum Regional (UMR) disingkat dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa UMR adalah upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagai acuan pendapatan buruh di wilayahnya.

Namun, setelah peraturan diubah, sistem pengupahan UMR tidak lagi berlaku secara langsung.

UMP adalah upah minimum provinsi yang menggantikan UMR. Cakupan kawasan ini adalah semua wilayah di provinsi baik kota maupun kabupaten.

UMK adalah upah minimum minimum kota / kabupaten yang terdiri dari wilayah kota atau kabupaten tertentu. Tekadnya dipengaruhi oleh otonomi daerah dan UMP di mana kota / kabupaten itu.

Perbedaan Gaji Pokok dan Gaji UMP

Gaji Pokok adalah jumlah upah yang diterima oleh seorang karyawan dasar dari gaji yang diharapkan. Ini merupakan jumlah yang diterima oleh karyawan sebelum pengurangan atau pengurangan yang diterapkan, seperti pajak atau potongan lainnya. Gaji pokok juga sering disebut sebagai gaji dasar atau gaji karyawan.

Sementara itu, Gaji UMP adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah setempat untuk setiap provinsi di Indonesia. Ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan upah minimum yang harus diterima oleh karyawan di wilayah tersebut. Pemerintah setiap provinsi menetapkan Gaji UMP setiap tahunnya berdasarkan kondisi ekonomi dan tingkat inflasi di wilayah tersebut. Gaji UMP harus diterima oleh setiap karyawan di wilayah tersebut, tidak peduli jenis pekerjaannya.
Jadi, perbedaan gaji pokok dan gaji UMP adalah gaji pokok adalah gaji dasar yang diterima karyawan sementara UMP adalah acuan upah minimum yang harus diterima oleh karyawan di wilayah tertentu. Gaji Pokok bisa lebih besar dari UMP yang ditentukan oleh pemerintah.

Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Mekanisme penetapan upah minimum di Indonesia diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut undang-undang tersebut, upah minimum ditetapkan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan serikat p Employers.

Langkah-langkah penetapan upah minimum adalah sebagai berikut:

Pemerintah menyelenggarakan rapat tripartit di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan upah minimum.
Dalam rapat tersebut, serikat pekerja dan serikat pengusaha akan memberikan masukan mengenai upah minimum yang diinginkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi upah.
Pemerintah akan menganalisis masukan yang diterima dan menentukan upah minimum yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.
Pemerintah akan mengeluarkan peraturan yang menetapkan upah minimum baru dan mengumumkannya kepada masyarakat.

Upah minimum ditentukan setiap tahun di setiap provinsi di Indonesia. Pemerintah provinsi dapat menyesuaikan upah minimum dengan inflasi, biaya hidup, dan kondisi ekonomi. Upah minimum juga dapat berbeda antara provinsi dan berbeda antara sektor industri.

Gaji Upah Minimum Jawa Barat atau UMP Jawa Barat 2024

Berikut adalah detail nominal gaji Upah Minimum Jawa Barat dan UMP Jawa Barat di tahun 2024:

Gubernur Jawa Barat telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 1.841.487. ada kenaikan sebesar Rp 31.135,64 dibanding UMP 2021. telah ditegaskan kembali dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 561/6393/SJ perihal penetapan upah minimun tahun 2024.

Provinsi	Keterangan
Provinsi Jawa Barat	2021	2022	Peraturan Gubernur
Provinsi Jawa Barat	Rp 1.810.351,36	Rp 1.841.487	Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat

Berlaku di Desember 2022
Upah minimum dengan efek dari 1 Januari 2022.
Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2022.
Jumlahnya dalam Rupiah indonesia (Rp).

Jam Kerja

Upah minimum di hitung dengan ketentuan 40 jam/minggu. Hal ini di dasarkan pada UU 13/2003 Pasal 77 ayat (2) yang menjelaskan sbb:

7 jam per hari and 40 jam perminggu untuk selama 6 hari kerja dalam 1 minggu atau,
8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk selama 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Cara Menghitung Upah Minimum

Cara menghitung upah minimum di Indonesia ditentukan oleh pemerintah setempat melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan serikat pengusaha. Namun, ada beberapa faktor yang diperhitungkan dalam menentukan upah minimum, antara lain:

Biaya hidup: Pemerintah akan menganalisis biaya hidup rata-rata di wilayah tersebut untuk menentukan jumlah upah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang.
Inflasi: Pemerintah akan memperhitungkan tingkat inflasi di wilayah tersebut untuk menentukan jumlah upah minimum yang dibutuhkan agar tidak ketinggalan jaman.
Kondisi ekonomi: Pemerintah akan memperhitungkan kondisi ekonomi wilayah tersebut untuk menentukan jumlah upah minimum yang dapat diterima oleh pengusaha di wilayah tersebut.
Standar dan Kebutuhan hidup : Pemerintah akan memperhitungkan standar dan kebutuhan hidup yang diharapkan oleh masyarakat.
Kebijakan Upah Minimum Nasional (UMP) : Pemerintah akan mengacu pada UMP yang ditetapkan untuk setiap provinsi.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Nasional (UMP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah akan menentukan UMP dengan memperhitungkan inflasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Setelah faktor-faktor ini diperhitungkan, pemerintah akan menentukan jumlah upah minimum yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Upah minimum akan ditentukan setiap tahun, dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi sosial di wilayah tersebut.

Formula pengupahan yang baru ditetapkan pemerintah ialah UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + (UMP tahun berjalan (inflasi + pertumbuhan ekonomi)).

Gaji UMP Tahun 2024

Bagi yang penasaran UMP di provinsi lainnya seluruh Indonesia cek dibawah ini:

Gaji Upah Minimum Tahun 2021

Sebagai perbandingan, berikut daftar UMP tahun 2021:

Provinsi	Upah Minimum
Aceh	Rp 3.165.031,00
Sumatera Utara	Rp 2.499.423,06
Sumatera Barat	Rp 2.484.041,00
Sumatera Selatan	Rp 3.043.111,00
Riau	Rp 2.888.564,01
Kepulauan Riau	Rp 3.005.460,00
Jambi	Rp 2.630.162,13
Bangka Belitung	Rp 3.230.023,66
Bengkulu	Rp 2.215.000,00
Lampung	Rp 2.432.001,57
DKI Jakarta	Rp 4.416.186,548
Jawa Barat	Rp 1.810.351,36
Jawa Tengah	Rp 1.798.979,00
Jawa Timur	Rp 1.868.777,08
D.I Yogyakarta	Rp 1.765.000,00
Banten	Rp 2.460.996,54
Bali	Rp 2.494.000,00
Kalimantan Selatan	Rp 2.877.448,59
Kalimantan Timur	Rp 2.981.378,72
Kalimantan Barat	Rp 2.399.698,65
Kalimantan Tengah	Rp 2.903.144,70
Kalimantan Utara	Rp 3.000.804,00
Sulawesi Selatan	Rp 3.165.876,00
Sulawesi Utara	Rp 3.310.723,00
Sulawesi Tenggara	Rp 2.552.014,52
Sulawesi Tengah	Rp 2.303.711,00
Sulawesi Barat	Rp 2.678.863,10
Gorontalo	Rp 2.788.826,00
Nusa Tenggara Barat	Rp 2.183.883,00
Nusa Tenggara Timur	Rp 1.950.000,00
Maluku	Rp 2.604.961,00
Maluku Utara	Rp 2.721.530,00
Papua	Rp 3.516.700,00
Papua Barat	Rp 3.134.600,00

Kesimpulan

Setelah penjelasan yang panjang lebar diatas semoga bisa menambah wawasan kita terhadap dunia gaji dan karyawan ini.

Data gaji upah minimum diatas akan kami update setiap tahunnya setelah ada pemberitahuan resmi dari pemerintah tentang pengubahan upah minimum.

UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan perubahan nama dari UMR Tingkat I (Upah Minimum Regional) yang ditetapkan oleh gubernur, sedangkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah standar upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten/kota. Meskipun dalam praktiknya tidak digunakan lagi, UMR masih sering digunakan dalam konteks UMP dan UMK.

Demikianlah penjelasan kami kali ini terkait Gaji Upah Minimum Provinsi Jawa Barat dan UMP Jawa Barat yang setiap tahunnya UMP ini akan dirubah sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Daftar isi