Penghentian Pembayaran Gaji PNS merupakan langkah tegas dalam manajemen disiplin pegawai negeri sipil. Gaji yang dihentikan menyiratkan tanggung jawab dan konsistensi dalam kehadiran kerja.
Regulasi utama seperti Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang dilengkapi petunjuk teknis dari BKN serta ketentuan keuangan, menjadi pijakan kuat. Akibat praktis terhadap pegawai dan unit kepegawaian sangat penting karena mencerminkan akuntabilitas pengelolaan kepegawaian serta keberlanjutan pelayanan publik.
Maka dari itu bagi yang ingin tahu terkait Penghentian Pembayaran Gaji PNS, silahkan bisa simak penjelasan lengkapnya dibawah ini.
Penghentian Pembayaran Gaji PNS
PP Nomor 94 Tahun 2021 menetapkan sanksi bagi PNS yang tidak hadir 10 hari kerja berturut-turut—dihentikan gajinya dan dikeluarkan secara hormat; jika kumulatif tidak hadir ≥28 hari dalam setahun, efeknya sama.
Ketentuan PP berlanjut pada sanksi lain seperti penurunan jabatan (21–24 hari), pembebasan jabatan (25–27 hari), hingga penghentian dengan hormat. Perka BKN Nomor 6 Tahun 2022 memperjelas bahwa penghentian gaji dilakukan sejak bulan berikut, tanpa perlu pengambilan keputusan hukuman disiplin formal.
Langkah pelaksanaan dimulai dari pelaporan atasan langsung ke unit kepegawaian. Setelah verifikasi absensi dan ketidakhadiran tanpa alasan sah, data diajukan ke pimpinan unit atau Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar penghentian gaji.
Keputusan diambil, lalu gaji dihentikan secara administratif. Untuk pelanggaran berat, tim pemeriksa dibentuk untuk menjatuhkan sanksi disiplin, dan gaji dihentikan sejak bulan berikut.
Alternatif atau Pengaktifan Kembali Pembayaran Gaji
Pemulihan hak pembayaran gaji memerlukan permintaan resmi dari pegawai, dilengkapi dokumen rekap absensi, surat pernyataan, serta validasi bahwa ketidakhadiran memiliki alasan sah (contoh: sakit dengan surat dokter).
Setelah diverifikasi, kuasa pengguna anggaran menerbitkan keputusan gaji aktif kembali. Gaji yang tertunggak biasanya direstitusi setelah prosedur terbuka dan validasi selesai.
Contoh: seorang PNS tidak hadir selama 10 hari kerja berturut-turut; secara otomatis, pembayaran gaji bulan berikut dihentikan. Bila dipastikan ada alasan sah seperti sakit dan diverifikasi, maka gaji dibayarkan kembali atau direstitusi.
Dalam kasus lain, PNS yang ketidakhadirannya kumulatif mencapai 28 hari setahun, dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan. Praktik ini menegaskan pentingnya dokumentasi dan pemeriksaan disiplin.
Kondisi yang Memicu Penghentian Gaji
Pemerintah dalam hal ini tentu memiliki aturan yang menyebabkan gajinya dihentikan, ada banyak penyebab hal ini bisa terjadi, salah satunya yaitu ketidakhadiran 10 hari berturut-turut menyebabkan penghentian gaji,
Akumulasi ≥28 hari setahun juga memicu pemberhentian dengan hormat. Sanksi lain mencakup penurunan jabatan (21–24 hari), pembebasan jabatan (25–27 hari). Di daerah-daerah seperti Pesisir Selatan dan Kabupaten Kebumen, mekanisme serupa diterapkan secara konsisten sesuai regulasi pusat, dengan pemeriksaan internal sebelum sanksi.
Bagi pegawai, penghentian gaji berdampak langsung pada kesejahteraan. Diperlukan dokumentasi kuat jika ketidakhadiran sah agar hak tetap dijamin. Bagi unit kepegawaian, tanggung jawab mencakup verifikasi data, keputusan administratif, dan koordinasi dengan keuangan. Absensi elektronik dan komunikasi transparan memperkecil risiko kesalahan. Praktik disiplin yang jelas juga mendorong efektivitas kinerja.
Jadi itu tadi beberapa penyebab yang membuat gaji di hentikan, akan tetapi semua itu bisa di tangani sesuai dengan yang sudah admin jelaskan diatas. Penghentian Pembayaran Gaji PNS berfungsi sebagai sanksi administratif yang efektif sekaligus cerminan tanggung jawab kepegawaian.
Dengan adanya hal ini para pegawai bisa disiplin dan tidak melanggar aturan yang sudah di buat, untuk mengatasi itu semua gunakan sistem absensi elektronik, tingkatkan akurasi dan transparansi proses verifikasi, edukasi pegawai soal kewajiban kehadiran, pastikan mekanisme aktivasi gaji kembali terintegrasi secara cepat setelah validasi selesai dan pantau ketaatan disiplin secara berkala agar proses adil dan konsisten.
Penghentian Pembayaran Gaji PNS menegaskan komitmen terhadap disiplin dan pertanggungjawaban institusi. Regulasi yang baku dan prosedur yang jelas memastikan proses berjalan sistematis dan adil. Diharap pegawai serta unit kepegawaian menerapkan ketentuan tersebut dengan tepat untuk menjaga mutu pelayanan publik dan kesejahteraan bersama.
Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait Penghentian Pembayaran Gaji PNS, semoga dengan adanya pembahasan diatas bisa menambah wawasan bagi yang sedang mengalami pengehentian gajinya.
