Perbedaan Gaji PNS Pusat dan Daerah

Perbedaan Gaji PNS Pusat dan Daerah sering menimbulkan pertanyaan publik. Walaupun gaji pokok ditetapkan secara nasional, faktor tunjangan serta kapasitas fiskal memunculkan selisih signifikan. Bagian pembuka ini mengantarkan gambaran awal, menjelaskan mengapa topik tersebut relevan untuk calon aparatur dan pengamat kebijakan publik.

Pembahasan terkait rentang penghasilan PNS di lembaga pusat versus daerah memiliki signifikansi tinggi, khususnya bagi pelamar CPNS dan pengamat birokrasi. Gaji pokok merujuk pada ketentuan nasional, namun unsur tunjangan dan kondisi fiskal pemerintahan menentukan selisih total penerimaan.

Perbedaan Gaji PNS Pusat dan Daerah

Ketentuan gaji pokok PNS ditetapkan melalui regulasi pemerintah pusat. Regulasi ini berlaku bagi seluruh ASN di Indonesia, tanpa membedakan lokasi kerja. Bagian ini memaparkan aturan terbaru, kisaran nominal per golongan, serta bagaimana sistem kenaikan berkala diterapkan secara seragam di pusat maupun daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, gaji pokok PNS nasional ditetapkan sebagai berikut:

• Golongan I/a (masa kerja 0–1 tahun): Rp 1.685.700–2.522.600
• Golongan I/b: Rp 1.840.800–2.670.700
• Golongan I/c: Rp 1.918.700–2.783.700
• Golongan I/d: Rp 1.999.900–2.901.400
• Golongan II/a hingga II/d: kisaran Rp 2.184.000–4.125.600
• Golongan III/a hingga III/d: sekitar Rp 2.785.700–5.180.700
• Golongan IV/a hingga IV/e: berkisar Rp 3.287.800–6.373.200

Tunjangan berkala disesuaikan setiap dua tahun mengikuti golongan dan masa kerja. Standar nominal berlaku seragam di seluruh Indonesia untuk pegawai pusat dan daerah.

Sumber Penghasilan PNS: Pusat vs Daerah

Selain gaji pokok, sumber pendanaan penghasilan PNS berbeda antara pusat dan daerah. Perbedaan Gaji PNS Pusat dan Daerah tersebut menentukan besar kecilnya tunjangan yang diterima. Pada bagian ini dibahas detail mekanisme pembiayaan dari APBN dan APBD, serta bagaimana kondisi fiskal memengaruhi total penghasilan.

• PNS Pusat bersumber dari APBN. Struktur jabatan di lembaga pusat membuat tunjangan kinerja cenderung lebih besar.
• PNS Daerah mengandalkan APBD. Karena kemampuan fiskal tiap daerah berbeda, rinciannya bersifat variatif dan umumnya lebih kecil.

Komponen Perbedaan Gaji PNS Pusat dan Daerah

Komponen penghasilan PNS tidak hanya gaji pokok. Ada tunjangan kinerja, tunjangan makan, jabatan, serta tunjangan keluarga. Bagian ini memberi uraian lengkap mengenai komponen yang membuat selisih besar antara penghasilan PNS pusat dengan daerah, sekaligus contoh nilai terbaru sesuai kelas jabatan tahun 2025.

Gaji Pokok

Sebelumnya dibahas: berlaku sama nasional berdasarkan PP 5/2024

Tunjangan Kinerja (Tukin)

Komponen ini paling membedakan total penerimaan:

• Di pusat, pejabat eselon I di Kemenkeu bahkan bisa memperoleh tukin hingga Rp 117 juta per bulan.
• Jabatan kelas 17 di Kemenag memperoleh sekitar Rp 33,24 juta per bulan sesuai skema 2025.

Rincian nilai tukin per kelas jabatan (2025):

• Kelas 1–5: Rp 2.531.250–Rp 3.134.250
• Kelas 6–10: Rp 3.531.250–Rp 5.979.200
• Kelas 11–13: Rp 8.757.600–Rp 11.535.600
• Kelas 14–16: Rp 17.064.000–Rp 27.577.200
• Kelas 17: Rp 33.240.000

Tunjangan Penunjang Lain

Beberapa jenis tunjangan lain turut memengaruhi total gaji:

• Tunjangan makan: Golongan I & II Rp 35.000 per hari, Golongan III Rp 37.000, IV Rp 41.000.
• Tunjangan suami/istri: ~5% dari gaji pokok, hanya untuk salah satu pihak jika keduanya adalah ASN.
• Tunjangan anak: ~2% per anak (maks ±3 anak) bawah usia 18 tahun, wajib tanggungan.
• Tunjangan umum: berkisar Rp 175.000–Rp 190.000 tergantung golongan

Daerah yang terintegrasi dalam sistem tukin nasional bisa mengikuti nominal di atas, meskipun sebagian besar daerah tidak.

Faktor Pengaruh Gaji PNS

Ada tiga penyebab utama mengapa total penghasilan berbeda. Bagian ini membahas tanggung jawab jabatan, kapasitas fiskal daerah, dan penerapan skema berbasis kinerja. Uraian berikut memberi gambaran mengapa ASN di pusat bisa memperoleh nominal jauh lebih besar dibandingkan dengan pegawai daerah.

1. Tingkat tanggung jawab dan jenis jabatan

PNS pusat biasanya punya tugas strategis dan manajerial, memberi dasar tukin lebih besar.

2. Fiskal daerah

Daerah kaya mampu menyediakan lebih banyak tunjangan, sedangkan daerah miskin punya keterbatasan anggaran.

3. Implementasi skema berbasis kinerja

Sistem penentuan tukin berdasarkan kinerja dan kelas jabatan menciptakan jarak signifikan antara pusat dan daerah.

Gaji pokok PNS konsisten nasional sesuai PP 5 Tahun 2024. Namun, selisih nyata terdapat dalam tunjangan kinerja dan pendapatan pendukung lain, yang dipengaruhi oleh sumber anggaran dan kompleksitas tugas.

Bila prioritas adalah penerimaan maksimal, formasi pusat menawarkan keunggulan. Meski begitu, kesempatan pembangunan lokal dan dinamika karier di daerah tetap patut dipertimbangkan.